Lagi, Pertumbuhan dan Kemiskinan

Harry Seldadyo

Diskusi lama tentang pertumbuhan dan kemiskinan dikuak kembali. Ini bermula dari pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono di DPR tanggal 16 Agustus lalu yang menyebut penurunan kemiskinan dari 23,4 persen (1999) menjadi 16 persen (2005).

Kepada pers, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan kemiskinan pasti turun jika pertumbuhan semakin baik (Kompas, 19/8/2006). Namun, sejumlah pengamat meragukannya. Pasalnya, 16 persen bukanlah angka terbaru pascakenaikan harga BBM. Selain itu, angka pembanding lain, yaitu penerima BLT dan raskin, justru menunjukkan bahwa kemiskinan tak menyusut. Jadi, pertumbuhan 5-6 persen belakangan ini tak punya dampak serius bagi penciutan angka kemiskinan.

Ada dua kesimpulan yang bertolak belakang soal ini, yakni apakah pertumbuhan berjalan searah atau berlawanan dengan kemiskinan. Pustaka 1970-1980-an umumnya sampai pada kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tak punya arti bagi si miskin, malah membuatnya hidup lebih buruk. Belakangan, literatur 1990-2000-an menunjukkan, fraksi dan jumlah populasi miskin menyurut ketika pertumbuhan dipacu. Melihat gelagat yang ada, ke arah kesimpulan mana fenomena pertumbuhan-kemiskinan di Indonesia akhir-akhir ini bergerak?

Substantif

Sesungguhnya sulit untuk ditarik kesimpulan cepat mengenai relasi pertumbuhan-kemiskinan dengan basis data yang seketika. Pasalnya, pertumbuhan dan kemiskinan lebih tepat ditilik sebagai peristiwa ekonomi jangka panjang. Selain itu, dibutuhkan jeda masa untuk melihat dampak yang lebih nyata. Porsi populasi miskin yang keluar dari garis kemiskinan belum tentu bersifat permanen. Sedikit kejutan ekonomi saja bisa memulangkan mereka ke posisi awal kemiskinan. Jadi, perlu ketelitian untuk memastikan dampak nyata pertumbuhan pada penurunan kemiskinan.

Dampak pertumbuhan sendiri bertalian kuat dengan kondisi distribusi kesejahteraan yang ada. Manakala pertumbuhan hanya bergelut di lapis massa atas yang tipis, dapat dipastikan tak ada fraksi populasi miskin yang menyurut. Dalam distribusi yang timpang, tak ada harapan bagi kelompok miskin untuk menikmati pertumbuhan.

Sebaliknya, pendapatan kelompok miskin akan naik setara dalam pertumbuhan yang proporsional. Data distribusi kesejahteraan sering kali mengejutkan, karena indeks Gini seperti tak memotret realitas. Apa yang bisa kita tahu ialah ada secuil elite berlimpah kekayaan—entah halal atau tidak—yang hidup di tengah populasi alit yang kelaparan, berpenyakit, dan tak terdidik.

Pertanyaan substansial yang tersisa, apa yang menentukan distribusi pendapatan? Apakah pertumbuhan dan kemiskinan ikut membentuk wajah distribusi pendapatan? Di sini kita teringat dengan diktum Kuznets 50 tahun lalu. Ketimpangan mula-mula memburuk saat ekonomi tumbuh, tetapi membaik tatkala ekonomi berkembang.

Sayangnya, data antarmasa tidak cukup ajek mendukung diktum ini. Di tingkat empiri, ketimpangan bisa terjadi, baik di dalam perekonomian yang baru maupun telah lanjut berkembang. Kata lainnya, ketimpangan hanya terjelaskan oleh faktor di luar pertumbuhan dan kemiskinan. Pustaka 1990-2000-an telah mendeteksi faktor-faktor ini, termasuk di antaranya adalah faktor ekonomi-politik.

Teknis

Penjelas kedua bersifat teknis. Ini selalu berkenaan dengan data: bagaimana indikator dan garis kemiskinan ditetapkan. Diskusi tentang ini selalu subyektif lantaran sulit dibangun patokan obyektif untuk menetapkan indikator dan garis kemiskinan. Bahkan, tetapan konsumsi kalori—sebagaimana lazim direkomendasikan ahli nutrisi—juga bisa bersifat subyektif bagi setiap orang, keluarga, kelompok, wilayah, atau waktu.

Ragam barang-jasa apa dan berapa banyak pun tak selalu obyektif. Galibnya, konsensus diambil dengan menerima indikator dan garis kemiskinan “resmi” yang dikeluarkan pemerintah. Kerawanannya jelas terlihat bahwa pemerintah “terlalu berselera” untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus menyempitkan fraksi populasi miskin. Atau, think-tank-nya begitu bersemangat untuk memastikan, model ekonominya punya daya ramal berpresisi tinggi.

Selain itu, selazimnya data ekonomi-sosial, data kemiskinan pasti mengandung galat. Ada galat yang tersembunyi dalam pelaporan data pendapatan dan konsumsi. Kelompok kaya enggan melaporkan informasi yang persis karena survei pendapatan dan konsumsi selalu “mencurigakan” buat mereka. Angka yang mereka laporkan biasanya menceng ke bawah. Orang miskin enggan memberi informasi tepat karena malu dianggap miskin; jadi ada bias ke atas. Tapi bisa juga mereka menceritakan di bawah fakta sebenarnya, utamanya kalau ada informasi “latar belakang” mengenai subsidi atau bantuan. Jadi, ada informasi yang menceng ke bawah juga di kelompok ini.

Konsistensi data konsumsi mikro-makro juga menarik untuk diperiksa. Di tingkat mikro, Susenas mencatat data konsumsi rumah tangga atau perorangan. Di tingkat makro akuntansi nasional mencatat konsumsi agregat. Apakah keduanya ajek? Apakah nisbah konsumsi per kepala hasil survei dengan konsumsi agregat per orang mendekati satu? Kalau keduanya tak ajek, acuan mana yang kita pakai untuk menyebut pertumbuhan konsumsi (atau malah pendapatan) per kepala?

Jelas data kemiskinan lazim melenceng dan mengandung galat. Ketika beberapa sumber data “resmi” bertubrukan, apatah yang bisa kita buat. Dulu kita menghadapi data kemiskinan BPS dan BKKBN. Kini kita juga punya data kemiskinan versi BLT atau raskin. Yang menarik, semuanya memproduksi kosakata yang sama, kemiskinan. Semakin menarik karena semuanya datang dari institusi negara yang diberi nama “Bersatu”. Lantas, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa relasi pertumbuhan-kemiskinan harus positif atau negatif?

Harry Seldadyo
Mahasiswa PhD Ekonomi-Politik di Rijksuniversiteit Groningen Belanda

Dimuat di Kompas, 28 Agustus 2006

Lebih lanjut tentang Harry Seldadyo di Indonesian Students Directory

Share this:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*