Siaran Pers PPI Belanda

Menyikapi Perjalanan Dinas DPRD Jawa Timur Ke Belanda untuk Menentukan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

PPI Belanda kembali menyatakan kerisauan dan keprihatinan atas perjalanan dinas anggota Komisi A DPRD Jawa Timur ke Belanda untuk meneliti Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Penentuan hari jadi ini telah tertuang dalam RAPERDA.

Pada hari Senin, 9 Juli 2007, sekitar pukul 14.00 waktu setempat, rombongan Komisi A DPRD Jawa Timur tiba di Institut Belanda untuk Studi Asia Tenggara dan Karibia (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/KITLV), Leiden. Pertemuan rombongan dengan pihak KITLV difasilitasi oleh Harry A. Poeze, direktur penerbitan KITLV. Ketika menerima rombongan, Harry sudah siap dengan arsip-arsip yang menyatakan reorganisasi Pemerintah Hindia Belanda termasuk Provinsi Jawa Timur. Meskipun begitu, beliau juga menambahkan bahwa agak sulit untuk mengumpulkan data secara komprehensif apabila pihak KITLV baru diberitahu 1 jam sebelum kedatangan rombongan. Setelah terjadi diskusi antara Harry Poeze dengan rombongan, KITLV berjanji untuk mengirimkan bahan tambahan.

Ketika dikonfirmasi PPI Belanda, Kusnadi, SH, MHum (FPDIP), juru bicara rombongan, menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan dan urgensitas perjalanan dinas ini. PPI Belanda diminta untuk menanyakan Gubernur Jawa Timur tentang urgensitas perjalanan dinas ini. Kusnadi juga yakin kegiatan ini tidak akan menjadi preseden baru bagi provinsi lainnya untuk langsung pergi ke Belanda dan meneliti hari jadi provinsi mereka, karena menurutnya setiap provinsi memiliki sejarah yang berbeda-beda.

Dibandingkan RAPERDA lainnya yang tengah dibahas, yaitu Pengujian Tipe, Sertifikasi, Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo serta Lansia, nampaknya RAPERDA tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dianggap paling penting karena mendapatkan prioritas dan alokasi anggaran yang cukup besar dengan kebutuhan perjalanan luar negeri ini.

Bagi PPI Belanda, perjalanan dinas ini terkesan mengada-ada dan mengabaikan pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Perjalanan ini dilakukan dengan jumlah rombongan yang besar namun tanpa perencanaan yang matang. Ini mengindikasikan adanya penghamburan uang dan energi negara. Penggunaan fasilitas sebuah biro perjalanan juga terkesan mengabaikan kapasitas KBRI untuk Kerajaan Belanda yang seharusnya bisa memfasilitasi agenda perjalanan.

Penelitian sejarah sudah sepatutnya diserahkan kepada sejarahwan professional, sehingga energi anggota DPRD dapat dialihkan untuk menggodok RAPERDA lainnya yang lebih mendesak. PPI Belanda juga bersedia memfasilitasi penyediaan data yang dibutuhkan dari Negeri Belanda, dengan memanfaatkan jaringan komunitas masyarakat Indonesia di Negeri Belanda. PPI Belanda dengan ini kembali menawarkan solusi dengan memanfaatkan komunitas Indonesia di luar negeri, untuk ditindaklanjuti dalam hal-hal sejenis di masa depan, demi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien yang kita tuju bersama.

Share this:

1 Comment

  1. wah emang dah keterlaluan nih anggota DPRD…..ga dipusat (DPR) ga di daerah (DPRD)…sama aja sifatnya….menghambur-hamburkan uang rakyat. Selalu aja cari pembenaran atas kegiatan yg dilakukannya. DASAR…………..KAGAK MIKIR NASIB RAKYAT………………hukum aja tuh anggota yg ngaco……

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*